DPRD Kabupaten Raja Ampat Buka Sidang RAPBD-P 2018

Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Raja Ampat, Rahmawati, S.IP memimpin pembukaan rapat paripurna ketiga dalam rangka pembahasan materi raperda Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun anggaran 2018, Kamis (06/09/2018) siang.

Dalam pidato pembukaan rapat, Rahmawati mengatakan sidang APBD-P 2018 merupakan agenda tahunan pemerintah daerah dalam hal perubahan (pergeseran) anggaran belanja yang terjadi pada pemerintah. Ia juga menyampaikan bahwa pada sidang APBD-P 2018 ini, DPRD juga akan membahas tentang Raperda Inisiatif.

“Selain pembahasan RAPBD-P 2018, sidang ini juga akan membahas tentang Raperda Inisiatif,” tuturnya.

Sementara itu bupati kabupaten Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE dalam sambutannya mengatakan bahwa arah pembangunan yang dilakukan pemerintah yaitu berusaha mendorong potensi daerah agar berkembang sesuai dengan aspirasi yang berkembang guna memberdayakan masyarakat sehingga semakin mampu dalam menghadapi tantangan.

“Jadi masyarakat harus mampu dalam menghadapi perubahan-perubahan, baik yang muncul dari lingkungan internal maupun eksternal, tuturnya.

Dilihat dari strukturnya lanjut bupati Faris, perubahan APBD kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2018 sebesar Rp.1.357.965,354.694 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.564.872.512.694 dan belanja langsung sebesar Rp.814.111.668.000.

PAD sebesar Rp.84.027.119.000 mengalami kenaikan dengan rincian target pendapatan masing-masing pos yaitu pajak daerah 2018 ditragetkan sebesar Rp.6.840.000.000 dan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp.28.532.000.000, target ini mengalami perubahan.

Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.33.455.119.000 dan pendapatan asli daerah lainnya ditargetkan sebesar Rp.15.200.000.000.

Target pendapatan dana perimbangan sebesar Rp.966.061.881.000 dengan rincian dana bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.24.905.725.000. Penetapan target Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.666.645.462.000 dan penetapan target Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.175.427.845.000.

Dana Desa sebesar Rp.90.332.849.000 dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.8.750.000.000.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditergetkan sebesar Rp.307.876.354.694. Sedangkan penetapan target dana bagi hasil Provinsi dalam perubahan APBD 2018 sebesar Rp.32.789.476.000. Penetapan target Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk perubahan APBD 2018 sebesar Rp.151.090.858.000 pendapatan lainnya sebesar Rp.123.996.020.694.

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Untuk perubahan APBD tahun anggaran 2018, pembiayaan kabupaten Raja Ampat meliputi penerimaan pembiayaan sebesar Rp.31.018.826.000 dan pengeluaran sebesar Rp.10.000.000.000.

Dalam melaksanakan program pembangunan di Raja Ampat, pemerintah daerah telah memanfaatkan akses untuk mendayagunakan sumber penerimaan daerah yang ada, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah. “Tentu saja dilakukan dengan konsisten dan proporsional sebagaimana termuat dalam nota keuangan perubahan RAPBD-P 2018 yang akan dibahas pada sidang DPRD secara transparan,” tutur bupati Faris.

Ia berharap pengajuan RAPBD-P 2018 dapat menampung seluruh kebutuhan masyarakat secara luas serta didukung oleh proses implementasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sidang pembukaan RAPBD-P 2018 dihadiri oleh Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Raja Ampat, Rahmawati, S.IP, Wakil Ketua 2, Yuliana Mansawan, SE dan anggota DPRD diantaranya, Reynold Bula, SE, M,Si Hermelina Burdam, SE, Elsye Wamafma, S.Pd, Albert Mayor, S.Ag, Tidoris J. Kapisa, Karlos Kaisuku, S.Th, Yosafat Awom, A.Md.Par, Ismail Saraka dan Drs.H.Abbas Umlati, M.Si serta kepala-kepala OPD, Muspida dan sekretaris dewan, Noak Komboy, SH, M,Si.(*)