DPRD Kabupaten Raja Ampat Santun, Bersahabat dan Tegas
Ketua DPRD kabupaten Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey membuka rapat paripurna pembahasan materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Raja Ampat Tahun Anggaran 2019 di ruang sidang DPRD Raja Ampat, Senin 15/06/2020.
Dalam Sambutannya Abdul Wahab Warwey menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten yang telah menyelesaikan dokumen LKPJ 2019 walaupun situasi di Raja Ampat masih dalam penanganan Covid-19.
“Saya atas nama lembaga DPRD kabupaten Raja Ampat menyampaikan apresiasi kepada saudara Bupati dan jajarannya atas kerja keras sehingga dapat menyelesaikan dokumen LKPJ Bupati Raja Ampat Tahun Anggaran 2019 walaupun situasi masih dalam pandemi covid-19,” jelas Abdul Wahab Warwey yang lebih di kenal dengan sebutan Pace Tanjung.
Menurutnya pembahasan LKPJ T.A 2019 ini, sesuai agenda dibahas pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2020 sesuai mekanisme yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014. LKPJ merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah menyangkut pertanggungjawaban selama 1 tahun anggaran dalam pelaksanaan program kerja, serta permasalahannya dan upaya penyelesaiannya.
“Sebagai catatan perlu kami sampaikan kembali bahwa pembahasan dokumen LKPJ Bupati Raja Ampat T.A 2019 sesuai agenda kerja DPRD pada bulan Maret sampai dengan bulan April, sehingga diharapkan ke depan DPRD telah menerima dokumen LKPJ Bupati pada akhir bulan Februari,” tegasnya.
Sedangkan Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE dalam sambutannya menjelaskan target dan realisasi APBD Raja Ampat tahun anggaran 2019 setelah mengalami perubahan yang diatur pada Perda Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.425.399.564.488 mencapai 81.05 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.758.476.528.000,- dengan rincian PAD sebesar Rp.28.176.803.538,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp.134.953.575.000,- atau 20.87 persen. PAD tersebut bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil perusahan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Dana perimbangan bersumber dari bagi hasil pajak, bukan pajak, DAU, DAK, Dana Desa, Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD. Adapun realisasi dana perimbangan sebesar Rp.1.375.141.242.786 dari target sebesar Rp 1.379.182.092.000,- kontribusi pendapatan dana perimbangan terhadap realisasi pendapatan daerah secara keselurahan sebesar 99.90 persen.
Lanjut Bupati Faris pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp.244.340.861.000,- sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar Rp.22.081.518.136,- mencapai 9.03 persen.
Untuk belanja daerah dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer bantuan keuangan. Dalam APBD, anggaran belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.1.583.968.352.000,- terealisasi sebesar Rp.1.289.985.294.597,-
Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp.1.133.134.606.000,- terealisasi sebesar Rp.1.004.144.884.065 atau 88.62 persen. Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp.448.833.746.000,- terealisasi sebesar Rp.285.840.410.532,- atau 63.69 persen. Belanja tak terduga sebesar Rp 2 Milyar. Belanja transfer bantuan keuangan ditargetkan sebesar Rp.179.469.916.000,- terealisasi sebesar Rp.147.610.833.399,- atau 82.25 persen. Realisasi pembiayaan tahun 2019 sebesar Rp.17.612.664.184,- (Saldo Pembiayaan netto dari penerimaan berupa penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2018 sebesar Rp30.618.891.593,-
Bupati Faris mengatakan bahwa dalam tahun anggaran 2019 tidak ada penyertaan modal atau tidak terjadi pengeluaran pembiayaan. Sedangkan SILPA sebesar Rp.14.961.740.000,- merupakan nilai defisit tahun 2019 sebesar Rp-2.850.924.184,- (minus) ditambahkan dengan pembiayaan netto sebesar Rp.4.961.740.000,- nilai SILPA positif ini merupakan sisa kas riil keuangan pemerintah tahun anggaran 2019.
Setelah menyampaikan realisasi APBD tahun 2019, Bupati Faris juga menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Raja Ampat, Muspida, tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat Raja Ampat yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga dalam penanganan pandemic Covid-19.
“Saat ini kita semua sedang berjuang melawan pandemic Covid-19, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penanganan Covid-19. Harapan kami, kiranya kerja sama dan kerja keras semua pihak, baik itu eksekutif, legislatif maupun stake holder dan elemen masyarakat lainnya dapat membebaskan kabupaten yang kita cintai ini dari wabah Covid -19,” tutupnya.
Adapun Anggota DPRD dan tamu undangan yang hadir pada pembukaan sidang LKPJ 2019 adalah, wakil Ketua I DPRD kabupaten Raja Ampat, Reynold M. Bula, SE, M.Si, wakil ketua II, Charles A.M. Imbir, ST, M.Si, Drs. Marthinus Mambraku M. Si, Simson Sanoy, S.Sos, H.Muhammad Said, ST, Yardin, Rahmawati, S.IP, Islawati Sabale, H. Hamid Alhamid, Moh. Taufik Sarasa, S.Sos, Ismail Saraka, H. Ali Rumbara, Zainudin, Yehuda Manggarai, Tidoris Jandi Kapisa, Ibrahim Macap, Fahmi Macap, SE.
Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas, S.Pi, M.Si, Sekda, DR. Yusuf Salim, Sekwan, Drs. Mansyur Syahdan, M.Si, Kapolres Raja Ampat, AKBP Andrew JW. Manuputty, Dandim 1805, Letkol. Inf Josep Paulus Kaiba serta pimpinan OPD di lingkungan Pemda Raja Ampat. (*/rico)