Selasa , Oktober 8 2024
Home / BERITA / Selain Pembangunan Perumahan, Dewan Minta Pemerintah Lakukan Pendataan Ulang di Kampung – kampung

Selain Pembangunan Perumahan, Dewan Minta Pemerintah Lakukan Pendataan Ulang di Kampung – kampung

Waisai – Anggota komisi C DPRD kabupaten Raja Ampat, Alberth Mayor, S.Ag mengaku, masih banyak hal yang harus dibenahi di Raja Ampat. Pembangunan di kampung – kampung harus terus dilakukan dengan tepat sasaran, ujar Albert setelah melakukan reses di daerah pemilihan 3 (Dapil 3 red) yang meliputi kepulauan Waigeo.

Politisi asal partai Demokrat ini mengatakan bertemu langsung dengan masyarakat di kampung Yenbuba, Yenbekwan, Kabui dan Kapisawar. Dari pertemuan tersebut kata Alberth, masyarakat hanya menginginkan perubahan dalam pembangunan di Distrik maupun kampung – kampung.

Harapan masyarakat kepada pemerintah maupun DPRD kabupaten Raja Ampat adalah perlunya membangun suatu sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Hal pertama adalah pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat.

Berdasarkan fakta yang kami lihat dan dengar saat reses, di kampung itu masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah. “Mereka ini masih tinggal dalam satu rumah dengan beberapa keluarga yang lain. Hal ini akan menjadi acuan dasar bagi anggota dewan, sehingga pada saat sidang APBD, kami akan perjuangkan demi kesejahteraan mereka (masyarakat,red),\” ujar Alberth di Waisai, Rabu (13/4/2016).

Menurutnya, program pembangunan kampung yang selama ini dibuat belum terdata secara baik. Banyak kampung yang belum memiliki data akurat. Baik itu data menyangkut jumlah tenaga kesehatan, tenaga pengajar maupun tenaga kerja yang ada di kampung. Jumlah kepala keluarga (KK) juga perlu didata kembali.

Data kampung yang akurat mempermudah pembangunan menjadi tepat sasaran. Iapun meminta kepada pemerintah kabupaten melalui dinas terkait agar turun survei ke kampung – kampung. Bukan hanya dinas pendidikan dan kesehatan saja akan tetapi semua dinas harus memiliki data akurat tentang kondisi pembangunan di kampung.

“Data ini sangat penting. Untuk apa kita bicara pembangunan kampung sedangkan kita tidak punya data akurat,” tegasnya.

Saat anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat melakukan reses, hampir 80 persen kampung – kampung di Raja Ampat masih membutuhkan sentuhan. Banyak kebutuhan masyarakat belum terakomodir, ujarnya.

Dia berharap sistem pemerintahan di kabupaten Raja Ampat perlu perubahan. Sebagai pengabdi kepada masyarakat, pembangunan harus tersentuh sampai ke bawah. Kalau Raja Ampat sudah terkenal di Dunia, bagaimana dengan masyarakat di kampung? “Jangan hanya kampung-kampung tertentu saja yang diberikan bantuan sedangkan kampung yang lain sampai saat ini belum tersentuh pembangunan, pungkasnya.

3 hal penting yang menjadi prioritas untuk pembangunan di Distrik maupun kampung adalah pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat. Yang kedua pembangunan perumahan dan fasilitas lainnya bagi tenaga medis dan tenaga pengajar dan yang ketiga ialah pendataan ulang di kampung – kampung. (redaksi)

Check Also

NPHD Pilkada 2024 Kabupaten Raja Ampat Sebesar Rp.55,5 Milyar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat menandatangani naskah …

APBD Raja Ampat Tahun 2024 Ditetapkan Sebesar Rp. 1.3 Triliun

Gabungan Fraksi-Fraksi di DPRK Raja Ampat menyetujui dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *