DPRD Kabupaten Raja Ampat Santun, Bersahabat dan Tegas
Waisai – Masalah pendidikan dan kesehatan masih menjadi persoalan serius di daerah pemilihan (dapil, red) 2. Hal ini dikatakan oleh ketua Fraksi Nasdem, Tidoris J. Kapisa di kantor DPRD kabupaten Raja Ampat, Rabu (13/4/2016).
Masa reses pertama di tahun 2016 ini, Kapisa mengatakan persoalan pendidikan masih menjadi masalah di dapil 2 Wilayah Salawati dan Batanta. Khususnya di Batanta Utara, kampung Arefi dan di kampung Yensawai ada guru yang tidak berada di tempat tugas hingga berbulan – bulan. Para tenaga pendidik ini hanya datang di tempat tugas pada saat mau ujian atau ulangan sekolah, ungkap Kapisa.
“Jadi nanti sudah mau dekat ujian baru mereka ini datang ke tempat tugas. Masalah ini harus mendapat perhatian serius dari dinas pendidikan kabupaten Raja Ampat,” ujarnya.
Kurangnya keseriusan dari tenaga pendidik untuk berada di tempat kerja ini mengakibatkan keterlambatan anak dalam mengikuti perkembangan pendidikan karena tidak adanya proses belajar yang baik. Dia mencontohkan, ada beberapa anak yang tingkatan umurnya sudah harus naik kelas terpaksa harus tertahan karena tidak pernah mengikuti proses belajar.
Kapisa berharap, Dinas pendidikan dan pengajaran kabupaten Raja Ampat sebaiknya memberikan teguran ataupun sanksi tegas kepada para guru yang tidak menjalankan tugas di kampung – kampung.
Selain itu, Ia juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dengan membangun perumahan bagi mereka.
Pembangunan fasilitas umum seperti jaringan telekomunikasi dan perumahan rakyat juga menjadi hal penting di Dapil 2 yang meliputi wilayah Batanta Utara. Sesuai program pemerintah dari Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE dan Wabup, Manuel P. Urbinas, S.Pi, M.Si dalam hal ketersediaan jaringan telekomunikasi menjadi harapan bagi masyarakat.
“Mereka berharap pemerintah yang baru dapat merealisasikan hal tersebut,” ucap Kapisa.
Sedangkan di kampung Yensawai, masyarakat meminta pembangunan fasilitas kantor kampung dan rehabilitasi jembatan yang sudah rusak. “Pembangunan kantor kampung ini sudah saya usulkan tahun 2015 lalu. Saya harap pemerintah yang sekarang ini bisa menanggapinya.”
Hasil reses ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan program pembangunan di Raja Ampat. “Hampir semua kampung memiliki persoalan yang sama. Masalah pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas,” ujarnya. (redaksi)
