DPRD Kabupaten Raja Ampat Tutup Sidang LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016

Waisai – Pihak DPRD Kabupaten Raja Ampat akhirnya menutup sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2016, Kamis (10/8/2017) malam pukul 20.00 WIT.

Rapat paripurna pertama masa sidang pertama dalam rangka pengesahan materi LKPJ bupati, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD kabupaten Raja Ampat, Rahmawati, S.IP didampingi Wakil ketua 2, Yuliana Mansawan, SE dan Bupati Kabupaten Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE.

Dalam sambutannya, Rahmawati menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD, SKPD dan Muspida yang telah hadir memenuhi undangan rapat penutupan LKPJ. “Kami sampaikan terima kasih kepada anggota DPRD, kepala SKPD serta Muspida yang telah menghadiri rapat ini,” ucapnya.

Sebelum melanjutkan rapat untuk mendengar pendapat akhir Fraksi, Rahmawati memberikan kesempatan kepada salah satu anggota DPRD kabupaten Raja Ampat dari partai Gerindra, Sem Sauyai, SE, MM untuk menyampaikan pidato politik terkait pengunduran dirinya dari Fraksi Demokrasi Indonesia Sejahtera.

Setelah itu Rahmawati memberikan kesempatan kepada Fraksi Raja Ampat Membangun untuk menyampaikan pendapat akhirnya terkait LKPJ Bupati Tahun anggaran 2017.

Pendapat Akhir Fraksi

Pendapat akhir Fraksi Raja Ampat Membangun dibacakan oleh sekretaris Fraksi, Yosafat Awom, AMd.Par mengatakan menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2016 dengan sejumlah rekomendasi.

Yang pertama mereka meminta kepada semua SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten agar menggunakan data base dalam bekerja. Yang kedua lanjut Awom, perekrutan pegawai honorer sebelum bupati terpilih dilantik pada tahun 2015 lalu agar ditinjau kembali. Yang ketiga mereka menghimbau kepada seluruh masyarakat Raja Ampar agar tidak termakan isu yang mendiskreditkan pemerintahan saat ini.

Sedangkan pendapat akhir Fraksi Demokrasi Indonesia Sejahtera yang dibacakan oleh ketua Fraksi, Yoris Rumbewas mengatakan bahwa sejumlah Raperda, baik itu Raperda inisiatif maupun usulan eksekutif dalam implementasinya perlu dilakukan sosialisasi. Yang kedua mereka menanyakan tentang pembangunan kantor DPRD. “Pembangunan kantor DPRD yang dianggarkan pada tahun 2017 sudah masuk semester pertama tapi belum direslisasikan, kapan mau dibangun?” tutur Rumbewas.

Mereka juga meminta kepada Badan Kepegawaian Daearah (BKD) agar melakukan monitoring terkait kinerja dan kehadiran pegawai negeri mulai dari Waisai sampai ke Distrik – distrik serta mengevaluasi perekrutan honor daerah. Yang keempat Fraksi Demokrasi Indonesia Sejahtera memberikan rekomendasi kepada setiap SKPD untuk memperhatikan penyerapan anggaran yang telah dituangkan dalam APBD setiap tahun ajaran. Dari rekomendasi tersebut Fraksi Demokrasi Indonesia Sejahtera menyatakan menerima LKPJ bupati tahun anggaran 2016.

Selanjutnya Fraksi Perjuangan Rakyat juga menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2016 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi yang dibacakan oleh sekretaris Fraksi, Drs. H. Abbas Umlati, Sr, M.Si.

Fraksi Perjuangan Rakyat menyampaikan bahwa LKPJ bupati ditahun berikutnya dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.

Mereka juga meminta kepada setiap SKPD untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Pembangunan kantor DPRD lanjut Abbas, menjadi catatan penting bagi Fraksi perjuangan Rakyat. “Diharapkan kedepan, dukungan kuat dari pemerintah dan jajarannya dalam rangka pembangunan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD supaya kegiatan dewan jauh lebih baik sesuai amanat undang-undang, ujarnya.

Satu hal  lagi yang menjadi catatan penting adalah, permintaan dukungan dari masyarakat dan pemerintah agar menarik kembali wilayah Salawati Tengah yang selama ini masuk wilayah Kabupaten Sorong.

Dari kelima Fraksi yang berada di DPRD kabupaten Raja Ampat, hanya 3 Fraksi saja yang mengemukakan pendapatnya sedangkan 2 Fraksi lainnya, Fraksi Golkar dan Fraksi Nasdem tidak memberikan pendapat akhirnya pada penutupan LKPJ Bupati Raja Ampat tahun 2016.(rieco)