Rabu , Oktober 20 2021
Home / BERITA / Pesan Bupati Faris Pada Pembukaan Paripurna LKPD Kabupaten Raja Ampat

Pesan Bupati Faris Pada Pembukaan Paripurna LKPD Kabupaten Raja Ampat

Waisai – Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat, Henry AG. Wairara, SE membuka sidang paripurna kedua LKPD kabupaten Raja Ampat tahun 2015 di ruang sidang DPRD, Senin, (1/8/2016) pukul 11.00 siang.

Dalam sambutanya, Wairara mengatakan bahwa LKPD yang akan disampaikan oleh Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE telah diudit oleh BPK. Hal tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat juga perlu mengetahui sejauh mana realisasi program atau kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan (RPJPD) kabupaten Raja Ampat.

Ia juga meminta kepada tim Panja agar dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaan selalu berpedoman pada peraturan DPRD kabupaten Raja Ampat nomor 01 Tahun 2015 tentang tata tertib dalam pasal 152 dan 153 yang mengatur mengenai mekanisme pembahasan LKPD.

“Saya ingatkan kepada rekan-rekan DPRD sebagai panja agar selalu berpedoman pada tatib dewan,” jelas Wairara.

Selanjutnya Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE didampingi wabup, Manuel P. Urbinas, S.Pi, M.Si menyerahkan berita acara dokumen LKPD kepada ketua DPRD, Henry A.G Wairara dan waket I DPRD, Rahmawati, S,Ip disaksikan oleh anggota DPRD dan pimpinan SKPD serta muspida.

Dalam sambutannya bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE  menyampaikan terima kasih kepada kedua belah pihak, DPRD dan pemerintah yang telah bekerja dalam membangun landasan yang kokoh terhadap RAPERDA yang diajukan oleh Eksekutif maupun RAPERDA usulan dan inisiatif DPRD. “Input yang baik, proses yang baik dan output yang baik akan kita jadikan pondasi sistem pelaporan keuangan, tegas Bupati Faris.

Sebelum menutup sambutannya, bupati Faris berpesan kepada seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan legislative agar menghidari praktek korupsi di kabupaten Raja Ampat.

“Beberapa waktu lalu di Manokwari, para bupati se- Papua barat dipanggil untuk mengikuti sosialisasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan maksud agar pemerintah daerah memahami prosedur dan mekanisme kerja sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.

Saat ini berbagai program mendapat pengawasan yang ketat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. “Tidak perlu takut, karena apapun yang dilakukan, apabila taat azas dan demi kepentingan masyarakat, harus diyakini bahwa tetap aman,” tegas bupati Faris. (redaksi) 

Check Also

Buka Paripurna RPJMD Tahun 2021-2026, Ketua DPRD Minta Bupati Evaluasi Kinerja Kepala OPD

DPRD Kabupaten Raja Ampat gelar rapat paripurna ketiga dalam rangka pembahasan materi raperda tentang rencana …

Ini Hasil Pokir DPRD Raja Ampat yang Diparipurnakan

DPRD Raja Ampat menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pokok-pokok pikiran (Pokir) sebagai bahan dalam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *